Program Lapor Mas Wapres (LMW) telah mencatat pencapaian signifikan dalam satu tahun operasionalnya sejak diluncurkan pada 11 November 2024, dengan menerima 16.505 laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginisiasi program ini sebagai kanal pengaduan masyarakat untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan setiap aspirasi rakyat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
Jangkauan dan Metode Pelaporan Mayoritas laporan yang masuk, sebesar 66,07 persen, diterima melalui saluran WhatsApp, menunjukkan preferensi masyarakat terhadap platform digital yang mudah diakses. Sisanya disampaikan melalui saluran tatap muka atau pendaftaran daring di situs lapormaswapres.id. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai isu krusial seperti pendidikan, sosial, lingkungan, dan pertanahan.
Koordinasi dan Penanganan Laporan Sekretariat Wakil Presiden menginformasikan bahwa semua laporan yang masuk telah ditangani melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait hingga memastikan suara masyarakat mendapat perhatian yang layak dan respons yang nyata. Wapres Gibran mengarahkan agar peta jalan dari program ini terus dioptimalkan sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan pemerintah.
**Integrasi dengan Sistem Nasional **Untuk meningkatkan efektivitas, program Lapor Mas Wapres telah diintegrasikan dengan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) mulai 1 Desember 2025. Integrasi ini memudahkan pemerintah dalam menyerap aspirasi publik secara lebih cepat dan tepat sasaran, serta memungkinkan pemantauan langsung oleh Wakil Presiden. Seluruh instansi pemerintah di tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota dapat menerima laporan pengaduan melalui platform yang terhubung penuh ini.
Komitmen Perbaikan Berkelanjutan Dalam refleksi satu tahun, Wapres Gibran menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pola layanan agar komunikasi dengan pelapor dapat berlangsung lebih cepat dan mudah. Program ini dirancang sebagai alat strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat dan memperkuat kebijakan publik yang inklusif. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan kanal ini semakin efektif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.
